twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

Thursday, December 22, 2016

Ekonomi Kerakyatan Kota Sibolga



Ekonomi Kerakyatan Kota Sibolga


Pendahuluan
Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut bisa kita lihat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Ekonomi kerakyatan sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi rakyat. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya, Makna yang lebih luas tertuang didalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi.
 Ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, dikarenakan mayoritas merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian. Dalam literatur ekonomi pembangunan ekonomi rakyat biasa disebut sebagai sektor informal.  Dengan demikian melalui basis ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh rakyat terkadang ada yang memiliki badan hukum dan lebih banyak yang tidak memiliki badan hukum.
Untuk melihat sistem ekonomi kerakyatan dalam praktek, tidak perlu menempuh cara yang sulit, cukup dengan mendatangi dan berbicara dengan para pelaku ekonomi rakyat di sekeliling kita dihampir segala cabang kegiatan ekonomi seperti di bidang perikanan, perdagangan, industri dan kerajinan, maupun di bidang jasa. Aksi ekonomi kerakyatan  yang mandiri, sangat mudah ditemukan di lapangan tanpa upaya-upaya ekstra keras.
Aplikasi Ekonomi Kerakyatan sesungguhnya melekat pada perilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Sebesar 99,9% pelaku ekonomi di Indonesia adalah mereka sebagian besar rakyat yang masuk dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (pangsa pasar 20%),  dan sisanya 0,1% pelaku ekonomi adalah usaha besar dan konglomerat (pangsa pasar 80%). 99,9 % inilah yang membuat ekonomi Indonesia masih menggeliat akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja.
Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat yang produknya banyak tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.
 
Profil Ekonomi Kerakyatan Kota Sibolga
Pengeluaran Pemerintah Kota Sibolga yang meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang bersifat otonom untuk saat ini masih besar kemungkinannya untuk ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan melalui kebijakan yang lebih tepat lagi dalam hal pengeluaran pemerintah dalam makro ekonomi untuk meningkatkan basis industrialisasi sebagai dasar untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut BPS Kota Sibolga dalam Sibolga Dalam Angka, PDRB Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang significant dari Rp. 3.425,64 milyar menjadi Rp. 3.827,12 milyar di tahun 2015. Demikan juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.757,70 milyar mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.914,51 milyar di tahun 2015.
Kenaikan yang terjadi ini dipandang masih bisa dikembangkan jika banyak terobosan pada sektor UMKM yang menjadi proses utama dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kota Sibolga. Dari 17 sektor yang membentuk PDRB Kota Sibolga dapat terlihat dari setiap sektor yang membentuk dari 2014 dan 2015 terhadap perkembangan oleh sektor yang selalu sama. Dari tahun 2014, dapat terlihat untuk pembentuk PDRB Kota Sibolga adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar yang diikuti oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor ketiga terbesar adalah Sektor Konstruksi.
Dilihat dari sektor tenaga kerja , jumlah penduduk Kota Sibolga berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 36.845 orang, selain mayoritas pekerjaan utamanya berstatus Buruh/Pegawai/Karyawan sebanyak 20.641 orang, adalah Berusaha Sendiri sebanyak 7.448 orang, Pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebanyak 3.876 orang, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar sebanyak 2.449 orang dan selebihnya berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar dan Pekerja Bebas.
Bila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di Kota Sibolga pada tahun 2015 terdapat 10,25 persen yang berarti belum sepenuhnya warga terlibat dalam proses produksi daerah. Dalam kurun waktu dua tahun (2014-2015) terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 2,16 persen dari 12,41 persen menjadi 10,25 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 10,57 ribu jiwa atau sebesar 12,26 persen dari total penduduk pada tahun 2014. Garis kemiskinan Kota Sibolga sebesar Rp. 342.238,-/orang/bulan, sehingga jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia (US$ 2/orang/hari) maka dapat diperkirakan tingkat kemiskinan di Kota Sibolga sebesar 23 persen. Kondisi ini berlangsung di dalam dominasi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sektor ini masih didominasi oleh pemodal besar, sementara masyarakat belum memanfaatkan sepenuhnya potensi dan peluang kedua sektor tersebut, termasuk sektor pariwisata. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan usaha yang marjinal dan informal.
Menurut data dari BPS Kota Sibolga dalam Sibolga Dalam Angka 2016, jumlah perusahaan/usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 177 perusahaan, dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 169 perusahaan. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah pasar dan toko yang tercatat sebanyak 4 buah pasar dan 602 toko. Sedangkan sarana perdagangan seperti pasar, mini market, toko, kios, warung, rumah makan/restoran, juada malam pada tahun 2014 dan 2015 tercatat sebanyak 1.106 sarana perdagangan.
Kondisi perkembangan koperasi di Kota Sibolga secara kuantitatif dan kualitatif sudah mulai mengarah pada sistem ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2014 jumlah koperasi yang tercatat di Kota Sibolga sebanyak 143 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 13.506 orang, dan di tahun 2015 jumlah koperasi bertambah menjadi 207 koperasi, dengan jumlah anggota sebanyak 14.174 orang. Berdasarkan jenis koperasinya, Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi dengan jumlah anggota terbesar. Adapun omset usaha dari seluruh koperasi yang di tahun 2014 mencapai 41,37 milyar rupiah dan di tahun 2015 mencapai 30,36 milyar rupiah. Koperasi di Kota Sibolga perlahan-lahan mulai menjadi basis ekonomi masyarakat untuk menjadi koperasi sebagai soko guru perekonomian yang didasarkan pada ekonomi kerakyatan.

 Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kota Sibolga
Untuk itu strategi yang dapat diambil kedepannya adalah tetap memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sebab berkaitan dengan banyak orang. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar dari pengalaman Indonesia pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, hanya usaha kecil dan menengah yang bisa bertahan di dalam krisis ekonomi tersebut, sementara perusahaan-perusahaan besar dan bank-bank banyak yang gulung tikar.
          Penataan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah perlu dilakukan pembenahan kebijakan-kebijakan publik yang ada agar ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh di Kota Sibolga dapat terwujud. Sebagai contoh kebijakan pengembangan sektor perikanan dan kelautan terhadap ekonomi kerakyatan yang dikoordinir oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, begitu juga dengan pedagang kecil, pedagang kaki lima dan usaha kecilnya serta koperasi, yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Instansi terkait ini harus mendampingi masyarakat secara intensif sehingga perekonomian masyarakat Sibolga menjadi baik.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar masyarakat Sibolga, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.
Untuk memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, salah satu langkah pokok yang dilakukan adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM. Dalam kerangka program ini diupayakan pula penyederhanaan birokrasi dan perijinan terkait koperasi dan UMKM.
Revitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menyentuh langsung kepada masyarakat miskin dengan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan dengan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perikanan dan perdagangan, menguatkan institusi pasar dan pemberdayaan pengusaha kecil dan koperasi serta mengembangkan industri kecil dan menengah berdasarkan keunggulan kompetitif, menjalin kerjasama yang harmonis di antara pelaku-pelaku ekonomi, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja, antara lain melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi, serta peningkatan akses dan perluasan pasar bagi produk-produk koperasi dan UKM. Dalam rangka itu, UKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.
Potensi dan peran strategis koperasi dan UMKM merupakan kekuatan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Selama ini, koperasi dan UMKM telah mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi dalam pembentukkan PDRB Kota Sibolga. Namun demikian, koperasi dan UMKM secara mikro masih memiliki permasalahan yang perlu ditanggulangi. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi koperasi dan UMKM adalah rendahnya produktivitas, minimnya permodalan, terbatasnya pasar dan manajemen yang kurang profesional. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Sebagai contoh, peningkatan kinerja industri rakyat berbasis perikanan dan pariwisata di Kota Sibolga untuk mengoptimalkan nilai tambah raw material (bahan mentah) perikanan, sehingga hasil yang diperoleh masyarakat dapat lebih besar dinikmati dan peluang lapangan kerja baru yang dapat dibuka. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan koperasi rakyat, penerapan teknologi kerajinan dan pangan lokal serta penyediaan, modifikasi dan optimalisasi pemasaran (kios/outlet pasar) bagi aneka produk kerajinan dan perikanan.

Penutup
Di tengah-tengah kondisi perekonomian saat ini, kekuatan pemerintah daerah, sumber daya dan pasar lokal, partisipasi para pekerja, usaha-usaha industri rakyat serta jaringan koperasi sangat diperlukan sebagai pondasi perekonomian di Kota Sibolga. Di atas pondasi inilah selanjutnya sistem ekononi kerakyatan yang berkeadilan, partisipatif dan berkelanjutan akan diselenggarakan.
Untuk itu beberapa langkah nyata perlu dilakukan untuk mewujudkan berbagai gagasan, konsep dan strategi diatas yang dalam hal ini melibatkan para pihak ekonomi kerakyatan daerah, seperti Pemerintah Kota Sibolga, DPRD, Kecamatan, Kelurahan, Koperasi, Asosiasi Usaha, LSM, Media Massa, Ormas, Perusahaan Swasta, Serikat Pekerja dan berbagai elemen lain di Kota Sibolga. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam upaya memberdayakan koperasi dan UMKM adalah melalui pemberian kemudahan fasilitas terhadap permodalan dan akses pasar  serta upaya pembinaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembangunan terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga pada gilirannya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.
Untuk merealisasikannya perlu disusun perencanaan pelaksanaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Sibolga yang dituangkan didalam RPJMD Kota Sibolga, Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Strategis di SKPD Teknis yang sudah memuat perencanaan program dan kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBD.
Disadari bahwa kesinambungan pelaksanaan program ke depan masih membutuhkan perhatian secara seksama. Dalam pelaksanaan program-program harus diupayakan seoptimal mungkin melalui peningkatan komitmen dan kapasitas, serta koordinasi lembaga dan aparat pembina. Hal ini perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga intermediasi pengembangan koperasi dan UMKM melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Partisipasi para pihak sangat menentukan keberhasilan agenda ini sejalan dengan hakekat pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat Sibolga atas jalannya perekonomian daerah.

Tuesday, April 5, 2016

Musrenbang !

MUSRENBANG !
Oleh Ricky Nelson Sihite, SE, MSE


Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan, tahapan pertama yang paling utama dilakukan adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Perencanaan bertujuan untuk menentukan langkah dan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan itu penting karena apabila suatu kegiatan diawali dengan perencanaan yang matang maka kegiatan tersebut dapat terlaksana secara terarah, terkendali, terkoordinasi, efisien dan efektif, dapat dievaluasi serta  akan memberikan hasil dan manfaat yang maksimal. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan, pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Kesadaran akan keterlibatan dan partisipasi publik menjadi sebuah keharusan dalam konteks penyusunan rancangan pembangunan oleh negara yang kemudian disahkan dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 : 3 dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Oleh karenanya peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar terlaksana dengan baik, lancer dan memberikan hasil yang maksimal.

Musrenbang

Salah satu skema perencanaan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selain politik; teknokratik; atas-bawah/top-down; bawah-atas/bottom-up adalah perencanaan partisipatif. Dengan perencanaan partisipatif yang memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan  maka pemerintah Kota/Kabupaten menjadi penyelenggara atas keterlibatan warga dalam menyusun berbagai agenda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang pada hahikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Untuk masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang program kegiatan prioritas di kelurahan dan kecamatannya yang diharapkan akan menjadi program dan kegiatan prioritas juga di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan didanai dari APBD maupun dari sumber-sumber dana lainnya. Musrenbang juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju kemandirian dan tersusunnya daftar permasalahan dan cara pemecahannya, karena masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokallah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah akan sulit atau bahkan tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal karena pembangunan hanya akan menghasilkan output-output baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 2 : 4a UU Nomor 25 Tahun 2004; sistem perencanaan yang ada setidaknya bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, skema perencanaan mempunyai pilihan-pilihan pendekatan dalam seluruh rangkaiannya, yaitu: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah/top-down; dan bawah-atas/bottom-up. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Proses pelibatan masyakarat secara luas bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sebagai pilihan strategi dari pendekatan partisipatif  ini, pola implementasinya dapat
direalisasikan dalam model pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang ada. Semua mekanisme atas perencanaan hasil proses atas-bawah dan bawah-atas akan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Dalam konteks sinkronisasi tersebut, skema realisasi atas`proses perencanaan yang ada, setidaknya harus memuat model perencanaan pembangunan yang terdiri dari: penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur (Rancangan Awal RKPD). Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja (Rancangan Renja) dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan (Rancangan Awal RKPD) yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat-stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Seremonial Musrenbang

Perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan musrenbang yang dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada warga untuk menyalurkan aspirasi dan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat yang dimulai pada tingkat kelurahan dengan mengidentifikasi program kegiatan yang ingin dilakukan kelurahan diselenggarakan di bulan Januari. Musrenbang Kelurahan terbuka untuk semua warga kelurahan, tetapi dikarenakan keterbatasan waktu, tempat dan ruang masyarakat yang ada di Kelurahan, maka dibuatlah Pra Musrenbang Kelurahan yang dilakukan di tiap-tiap lingkungan Kelurahan, sehingga yang hadir pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan adalah Camat, Masyarakat, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan SKPD. Hasil musrenbang kelurahan dibawa ke musrenbang kecamatan yang disampaikan oleh Lurah. Dalam Musrenbang Kecamatan, selain dihadiri oleh warga kelurahan dan kecamatan, juga dihadiri oleh Kepala SKPD, Anggota DPRD dan Muspika Kecamatan. Usulan-usulan dalam musrenbang kecamatan ini kemudian dikompilasi oleh Bappeda dan didiskusikan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota.

Dengan berbagai tahapan Musrenbang yang dilakukan untuk memperoleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), masih ada permasalahan yang muncul karena model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal ini selain dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa top down planning yang antara lain ditandai dengan penyeragaman pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi. Disisi lain, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD yang melibatkan proses musrenbang harus memenuhi prinsip partisipatif, prinsip sustainable dan prinsip holistic. Dengan kata lain, jika program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat Daerah tersebut tidak sesuai dengan program kegiatan pemerintah pusat, maka program dan kegiatan tersebut kecil kemungkinan akan dapat didanai pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Bila kita perhatikan setiap tahunnya penyelenggaraan Musrenbang di beberapa daerah, ditemukan kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurun setiap tahunnya. Ada banyak alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang, misalnya kesibukan masyarakat dalam bekerja, dan alasan yang paling sering ditemukan adalah masyarakat telah pesimis dengan musrenbang. Mereka menganggap proses tersebut adalah pekerjaan yang sia-sia dikarenakan aspirasi masyarakat terhadap usulan kegiatan pembangunan di daerah mereka tidak terealisasi ataupun tidak diketahui kapan akan terealisasi.  Selain itu usulan-usulan dari masyarakat (bottom up) terkadang masih harus “bersaing” dengan usulan dari masing-masing SKPD dan anggota DPRD (top down) yang juga memiliki usulan program kegiatan yang ingin dibiayai oleh Negara. Konsekwensinya, hanya tersisa sedikit alokasi dana untuk proses musrenbang. Banyaknya usulan-usulan masyarakat dalam musrenbang dan hanya sebagian kecil yang bisa dibiayai memunculkan rasa apatis bahwa perencanaan partisipatif dalam musrenbang hanyalah acara seremonial belaka. Sinkronisasi antar program-program  dengan dua pendekatan yaitu top down dan bottom up diperlukan dalam menentukan arah strategi dan prioritas program terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Program yang ada top down tetapi bottom up tidak ada atau sebaliknya, mengindikasikan program perencanaan pembangunan daerah belum menunjukkan kesinkronan antara usulan bottom up dan top down. Selain itu perlu ada keterbukaan terhadap pemilihan kegiatan yang direalisasikan agar menjadi pembelajaran dan masukan bagi masyarakat.

Dalam penetapan hasil akhir, khususnya masalah penganggaran tidak ada akses dan kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga tahapan perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang kelurahan sampai musrenbang kota sebagaimana amanah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak menjadi jaminan dapat terealisasi karena tidak ditunjang oleh pendanaan. Hal ini merupakan salah satu alasan yang sering diberikan kepada masyarakat, yaitu masalah keterbatasan anggaran yang sangat mengikat pemerintah daerah.

Untuk itulah, peluang terbesar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi adalah pada Musrenbang Kecamatan. Hal ini terkait dengan adanya keharusan keterlibatan SKPD,  baik itu Kepala SKPD ataupun Pejabat di SKPD yang mengetahui tugas, pokok dan fungsinya pada musrenbang, dengan demikian akan dapat digali setiap permasalahan secara lintas sektoral. Dengan hadirnya SKPD yang mempunyai bekal pengetahuan dan informasi yang cukup terkait dengan program yang akan disosialisasikan di setiap Kecamatan, maka tidak ada lagi keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh setiap SKPD tersebut.

Untuk itu semua, Pemerintah perlu menunjang pelaksanaan musrenbang dengan mempersiapkan kebutuhan data dan informasi seperti laporan hasil musrenbang pada tahun sebelumnya, program kerja tahun yang akan datang, batasan yang jelas tentang kriteria pembangunan yang dilakukan dengan dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN, arahan pembangunan daerah yang telah disinkronkan dengan arahan pembangunan provinsi dan pusat. Selain itu perlunya peningkatan kemampuan fasilitator dan informasi dari pemerintah sehingga proses diskusi dalam musrenbang dapat berlangsung secara baik dan terjadi dialog dua arah. Pemerintah dalam hal ini setiap SKPD seyogianya dapat menerapkan transparansi (keterbukaan) dalam berbagi informasi dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap setiap SKPD akan meningkat. Untuk itu diperlukan kehadiran setiap SKPD yang mempunyai bekal pengetahuan dan informasi yang cukup terkait dengan program dan permasalahan yang ada.


Dari sisi masyarakat, musrenbang hendaknya dapat menghasilkan sebuah daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan masyarakat. Dengan demikian musrenbang harus benar-benar mampu menyeleksi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan dana. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui penyuluhan dan pemberian informasi terkait dengan tata cara, metode, program dan segala hal terkait dengan mekanisme musrenbang serta perencanaan pembangunan daerah, khususnya didalam menyusun dan memilih program kegiatan yang akan dijadikan skala prioritas, sehingga diharapkan dapat menepis persepsi masyarakat yang menganggap musrenbang hanyalah seremonial saja.

Monday, March 7, 2016

Profil Kota Sibolga Tahun 2015


Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, sebagian besar tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar pembangunan daerah lebih berhasil guna dan terencana dengan baik, diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Oleh karena itu Profil Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 yang disusun secara sistematis dan informatis sangat diperlukan. Selain itu Buku Profil Daerah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media promosi bagi Pemerintah Kota Sibolga yang sedang membangun perluasan akses pemasaran dan meningkatkan peluang kerjasama dengan mitra di dalam negeri maupun luar negeri dalam investasi dan perdagangan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Informasi dalam buku ini merupakan media untuk memperkenalkan sekaligus mengekspos berbagai potensi yang ada di Kota Sibolga. Kami menyadari masih banyak potensi investasi di Kota Sibolga yang potensial untuk dikembangkan dan kami terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengembangkannya. Harapan kami, melalui penerbitan Buku ini akan bermanfaat bagi dunia usaha dalam mengembangkan perekonomian di Kota Sibolga. Bagi Anda sebagai investor atau wisatawan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi perbaikan di masa mendatang.

Download Dokumen : Format PDF Size : 44 MB

Friday, October 30, 2015

Peranan Data Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Peranan Data Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
(Ricky Nelson Sihite, SE, MSE)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 31 : Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Karena pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan “Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang”. Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
Data-data dan informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD(Data Primer) dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat maupun Daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten di bidangnya (Data Sekunder).

Selain hal-hal tersebut diatas, penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan, sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah - RPJM), didalam dokumen tersebut paling jelas terlihat penetapan indikator-indikator seperti indikator makro ekonomi, indikator kinerja bidang kesehatan, indikator kinerja bidang pendidikan, indikator kinerja kesejahteraan sosial. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur, sehingga saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas.

Kenapa Evaluasi ?

Dengan melakukan evaluasi kita akan memperoleh kinerja atau berbagai kemajuan yang telah dapat dicapai dalam suatu periode. Apakah kinerja yang kita capai tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu ketersediaan data-data didalam indikator kinerja tersebut mutlak diperlukan dalam suatu proses evaluasi. Dengan demikian kita akan bisa mengukur sejauhmana kesenjangan antara target dan capaian. Dengan mengetahui kesenjangan yang terjadi, maka kita bisa melakukan identifikasi atas berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Apakah disebabkan oleh faktor internal atau dari faktor eksternal. Selanjutnya Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah program dan kebijakan kedepannya.

Akurasi Data

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Dengan menggunakan sample pendataan yang besar dan standard error sekecil mungkin, tentu data yang dihasilkan akan semakin akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to-date). Tanpa data yang akurat dan up to-date, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh dengan salahnya data produksi padi nasional, akan berdampak pada kebijakan selanjutnya, apakah perlu impor beras atau sebaliknya; atau data kependudukan yang tidak akurat akan menyebabkan pembangunan di masa depan menjadi tidak terarah dan berakibat tidak terbaginya kue pembangunan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas. Di lapangan sangat sering ditemukan elemen data yang sama tapi nilai yang berbeda-beda, baik sesama instansi pemerintah maupun dengan BPS. Data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS dengan Badan KB dan PP berbeda, data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan BPS berbeda. Sedangkan di satu Instansi yang sama, data yang diberikan bisa berubah apabila diminta pada waktu yang berbeda dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari permintaan data yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada yang tidak mengerti pentingnya data yang diminta dan implikasinya kedepan akibat data yang diberikan itu tidak akurat dan valid.

Untuk itu diperlukannya koordinasi yang cukup intens untuk menyinkronkan data-data yang akan diterbitkan nantinya. Jangan sampai setelah dipublikasikan muncul perdebatan dan permasalahan-permasalahan diakibatkan berbedanya data yang diterima oleh pengguna data. Untuk itu diperlukan kesepakatan bersama antara Institusi yang diakui oleh Pemerintah sebagai penyedia data, yaitu Badan Pusat Statistik dengan Instansi/SKPD sebagai sumber data oleh BPS dalam mempublikasikan data-datanya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mempunyai basis data (database) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui dan setiap SKPD harus mempunyai database yang up to-date.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam telah mengambil langkah untuk memperoleh data-data perencanaan pembangunan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Di dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menggunakan informasi pembangunan daerah sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah”. Dan Permendagri ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 274 “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah”. Ini berarti setiap perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah data-data yang disajikan didalam aplikasi web SIPD tersebut. Dengan terisinya data dan informasi perencanaan yang mencapai ribuan elemen data dan data time series, tentunya perencanaan dan evaluasi akan cepat diperoleh dan tingkat keakurasiannya tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan.



Friday, May 23, 2014

Abigail Elyana


She is an angel, given by God to our little family
Named by her father and granpa
Abigail Elyana,  Father’s Joy – God Answers
Been waited for eight years
Moved by the prays of many friends, relatives and families
1-11-2013, the day she borned
2885 gr – 48 cm weight length
The promises to guide, teach, raise her, so that she can be blessed for many people
Served God The Father in many ways
Her smile and laugh make days shine and spark
Loved by everyone, be a rejoicer for her granny and granpa
Day by day, watching, teaching, guiding, raising by the guidance of Heavenly Father
Abby, you are loved.

“When you were born, you cried and the world rejoiced. Live your life so that when you die, the world cries and you rejoice” -  Old Sanskrit Proverb