Motivasi dan Korupsi

Faktor apakah yang sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai negeri sipil?
Apakah pemberian tunjangan, walaupun kerja ga kerja dapat juga?
Apakah penghargaan, tetapi diperoleh hanya karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, bukan karena prestasi?
Apakah karena gaji, karena sudah merupakan kewajiban seorang pegawai?
Apakah himbauan-himbauan dari pimpinan agar stafnya semangat bekerja?

Di lingkungan pemerintahan sudah dikenal istilah "pintar bodoh penghasilan sama". Kerja ga kerja penghasilan yang diperoleh sama. Apa yang bisa diharapkan seorang pegawai dengan dia bekerja dengan sungguh-sungguh kecuali jika prestasi diklaim milik pimpinan, dan kegagalan adalah kesalahannya. Yang dibutuhkan pimpinan hanyalah orang-orang yang loyal padanya, walaupun orang itu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali kemampuan untuk "loyal" dibodoh-bodohin, didzolimi, dll.

Sepertinya untuk mengembalikan motivasi kerja harus dimulai dari pimpinan itu sendiri. Pimpinan jangan hanya mendengar dan menilai dari para pembisiknya saja. Nilai kinerja pegawai, jangan hanya mengandalkan DP3 yang selama ini digunakan, karena DP3 hanya merupakan formalitas saja. Harus dibuat instrumen pengganti DP3 yang benar-benar dapat menilai kinerja pegawai. Beri penghargaan bagi yang berprestasi, hukum bagi yang melalaikan tugasnya, dalam hal ini "Tunjangan Kinerja", karena tunjangan yang diberikan selama ini "sangat merata", maksudnya yang tidak bekerja maupun yang tidak berprestasi jumlah yang diperolehnya sama dengan yang bekerja. Seorang pimpinan seharusnya tahu tentang kinerja bawahannya, karena bila tidak dia bukanlah pimpinan yang baik.

Sistem proyek di anggaran pemerintahan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan motivasi kerja pegawai. Jika proyek tersebut besar, dan yang lebih penting lagi bisa dikorupsi dengan tidak terlalu sulit, maka semua orang akan berebut mengambil proyek tersebut. Sayang seribu kali sayang, ternyata walaupun dia yang menangani proyek tersebut, pimpinan proyek dan anggotanya pun tidak mendapatkan apa-apa selain honor proyek yang tertera saja (bagus sih, karena dia tidak korupsi). Dan lebih celakanya lagi, pimpinan kantor tidak mementingkan output dari proyek tersebut, yang penting ada. Bayangkan saja, seseorang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek tersebut, ternyata tahap finalisasinya hanya diperintahkan dibuat sekedarnya saja padahal dana yang ada bisa dibuat untuk menghasilkan output yang sangat bagus. Tentu saja, bila bagus, harga tinggi, uang untuk dikorupsi menjadi lebih sedikit. Uang rakyat dihabiskan begitu saja, dan terlebih lagi menghancurkan semangat dan motivasi kerja PNS yang muda. Tak heran kondisi seperti ini terus berlanjtu, karena memang secara tidak sadar sudah dikondisikan untuk membuat PNS itu malas dan bodoh.

Korupsi itu salah, itu pasti, tapi hendaknya jangan kebablasan. Perhatikan juga outputnya, perhatikan kualitasnya, jangan hak rakyat maupun hak pegawai pun diambil. Sudah capek kerja, honornya pun dipotong dengan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana pegawai punya motivasi untuk bekerja. Jadi sebaiknya sistem proyek di pemerintahan dihapuskan saja karena merupakan ajang korupsi, ganti dengan pemberian Tunjangan Kinerja. Jadi siapa yang bekerja, dia yang mendapatkan hasilnya.

Yang terpenting istilah "pintar bodoh, kerja ga kerja penghasilan sama" harus dihilangkan. Hargai pekerjaan siapa saja, niscaya motivasi kerja pasti meningkat.